Ahok Janji Selesaikan Sengketa Lahan Warga Kebun Sayur Dengan Perum PPD

Koran Merah . Jakarta
Diliput oleh  : Amirudin

Perwakilan warga kebun sayur, Ciracas, Jakarta Timur yang tergabung dalam Team Sembilan kembali mendatangi kantor gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9 Jakarta, (23/11). Mereka datang untuk memohon audiensi tindak lanjut kasus sengketa tanah warga dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) yang hingga kini belum kunjung selesai. Begitu tiba di gedung Balai Kota, team sembilan diterima wakil gubernur Jakarta, Ir. Basuki T Purnama atau yang akrab disapa Ahok. 

Kepada Ahok team sembilan menceritakan kronologis dan perkembangan kasus sengketa lahan tersebut. Sejak tahun 1982 warga Kebun Sayur sudah menempati lahan di wilayah Ciracas, tepatnya di RT 005/RW 06, kelurahan Ciracas, kecamatan Ciracas, Kodya Jakarta Timur. Saat itu, presiden kedua Jenderal H.M Soeharto menghimbau warga agar mendukung program swa sembada pangan dengan cara memanfaatkan tanah-tanah terlantar untuk ditanami sayur-mayur agar menjadi lebih produktif.

Warga yang senada dengan program presiden mulai menyulap lahan semak belukar seluas 7,5 hektar itu menjadi  kebun sayur produktif yang turut memenuhi kebutuhan pasar sayur-mayur nasional. Sambil berladang, banyak gubuk-gubuk semi permanen didirikan warga untuk menunggui kebun, hingga lama kelamaan jumlahnya semakin banyak seiring dengan pertumbuhan urbanisasi. Tercatat lebih dari 300 Kepala Keluarga (KK) sudah tinggal disana. Pengurus RT/RW mulai menarik iuran-iuran rutin, warga yang menetap juga sudah diberi Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta yang sipatnya musiman. Bahkan, setiap digelar pesta demokrasi warga selalu ikut Pemilu, Pemilihan Walikota, dan Pilkada.

Selama ini warga Kebun Sayur sangat terbantu atas program Swasembada pangan yang dicanangkan oleh presiden Soeharto karena terbebas dari pengangguran, dan mampu menghidupi keluarganya. Namun, belakangan keharmonisan warga mulai diusik oleh pihak perum PPD yang mengklaim tanah tersebut miliknya. Pihak PPD diduga meminta bantuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memutus aliran listrik dan tidak melayani pemasangan baru, khusus bagi warga Kebun Sayur. 

Tidak hanya itu, pihak PPD juga bekerjasama dengan oknum kelurahan setempat agar tidak melayani masalah administrasi kependudukan. Indikasinya sangat dirasakan warga, ketika akan menemui Camat dan Lurah selalu tidak ada ditempat. Alasannya, Camat dan Lurah sedang membahas masalah Warga Kebun Sayur bersama Walikota. Hal itu sangat menganggu warga karena dipersulit mengurus KTP. Terlebih lagi, alasan tersebut dinilai merupakan intimidasi agar warga Kebun Sayur meninggalkan lokasi.

Pihak PPD yang ngotot ingin mendirikan pool kendaraan di atas tanah Kebun Sayur itu sempat mendatangi warga untuk menawarkan ganti rugi sebesar 500 ribu kepada masing- masing keluarga. Namun, warga menolaknya. Karena marah tidak terjadi kesepakatan, pihak PPD yang dikawal oknum polisi, satpol PP, dan preman  sempat berbuat arogan dengan menutup akses jalan keluar masuk warga.

Untuk menghindari konflik  kekerasan, warga meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komnasham agar memediasi kasus sengketa lahan tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan anggota komisi II DPR, namun hasilnya belum sesua harapan.

Setelah mempelajari dan mendengarkan audiensi Team Sembilan, wakil gubernur Ahok merasa terpanggil untuk ikut menuntaskan kasus tersebut. Bahkan, rencananya kawasan Kebun Sayur akan dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai pengganti rumah kumuh. “biar selesai kita beli PPD nya. Nanti kita bangun rusunawa atau apartement keatas. Kita mau hilangkan kawasan kumuh. Bikin betawi tempo dulu lah,” kata Ahok kepada Team Sembilan, (23/11). Ahok menginginkan warga Kebun Sayur hidup lebih baik sama seperti daerah lainnya. Karena itu, ia juga akan ikut menguras kocek pribadinya untuk membantu sarana- prasarana, terutama untuk kegiatan belajar warga.

Ahok juga menaruh perhatian serius soal tata ruang di kawasan Kebun Sayur. Kedepan, sebesar 40% lahan akan diperuntukan bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar warga dapat menghirup oksigen lebih banyak. Dan, sebesar 60% untuk bangunan. “kita ingin ada ruang terbuka hijau 40%, buat tanaman, sayuran, buah-buahan. 60%nya untuk bangunan rumah susun,” terangnya. Ahok yakin bisa menyelesaikan kasus sengketa lahan warga Kebun Sayur, apalagi gubernur Jokowi juga sudah mendukung agar kasus itu segera diselesaikan. “Pa Jokowi  sudah mendukung, hatinya sama untuk rakyat,”ungkapnya.  (AM)